Program Kabinet Wilopo Adalah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membantah adanya pembahasan program makan siang gratis yang dicanangkan Prabowo-Gibran saat sidang kabinet kemarin. Jokowi mengatakan yang menjadi instruksinya adalah program-program presiden terpilih harus masuk dalam anggaran 2025.

"Nggak ada. Hanya dalam sidang kabinet saya sampaikan bahwa program-program presiden terpilih harus sudah dimasukkan dalam rencana anggaran 2025," kata Jokowi kepada wartawan di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu (28/2/2028).

Jokowo mengatakan hal itu diperlukan agar ada percepatan anggaran saat mengajukan ke DPR. Dia mengatakan hal itulah yang disampaikan dalam sidang kabinet kemarin.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Supaya presiden terpilih jadi lebih cepat dan lebih mudah dan nanti penganggaran tidak kembali mengajukan anggaran kepada DOR. Inilah yang disampaikan di rapat paripurna," ujarnya.

Jokowi menegaskan tidak ada pembicaraan spesifik terkait program-program presiden selanjutnya. "Tidak ada pembicaraan spesifik mengenai tadi yang disampaikan," ujarnya.

Sebelumnya, pada Senin (26/2/2024), Jokowi menggelar sidang kabinet paripurna di Istana Negara. Sejumlah menteri dan kepala lembaga hadir dalam rapat tersebut.

Seusai sidang kabinet, Menteri ATR Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan pernyataan bahwa program makan siang gratis turut dibahas dalam rapat tersebut. Namun program itu tak dibahas secara detail.

"Ada (dibahas), saya lihat sepintas karena waktunya cukup singkat, tidak dibahas secara detail," ujar AHY di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (26/2/2024). AHY menjawab pertanyaan wartawan apakah program makan siang gratis turut dibahas atau tidak.

AHY mengatakan program makan siang gratis harus dihitung betul-betul. Hal itu dikarenakan program tersebut membutuhkan dana yang besar.

"Itu tentu harus dihitung secara saksama sehingga bisa di-deliver dengan baik karena, sekali lagi, kalau tidak salah, 83 juta (orang) yang akan diberi makan siang gratis dan susu gratis, itu tentu secara nominal cukup besar, bukan cukup, besar, besar," sambungnya.

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.

Jakarta, Ditjen Diksi – Sumber daya manusia yang kompeten akan semakin banyak dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri (DUDI) pada masa kini hingga mendatang. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbud terus berupaya melakukan berbagai macam terobosan baru melalui berbagai program dan kebijakan, utamanya bagi satuan pendidikan vokasi Tanah Air.

Salah satunya adalah program upgrading D3 menjadi sarjana terapan atau D4 yang turut disosialisasikan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Wikan Sakarinto pada gelaran konferensi pers di Gedung Ditjen Pendidikan Vokasi  Kemendikbud, Jakarta (15/12). Hal ini guna menjawab kebutuhan DUDI dalam menyediakan SDM kompeten melalui pendidikan vokasi, khususnya perguruan tinggi vokasi.

Meskipun program upgrading D3 menjadi D4 merupakan salah satu program yang diyakini akan menyediakan banyak lulusan kompeten, tapi Wikan menegaskan bahwa program ini bersifat opsional, bukan kewajiban. Menurutnya, upgrading dari D3 menjadi D4 adalah salah satu regulasi yang win-win, yakni semua dimenangkan, baik pihak industri, lulusan perguruan tinggi, dan kampus. Misalnya industri, akan mendapatkan banyak SDM yang kompeten karena turut dilibatkan pada proses upgrade ini.

“Jadi, D3 naik ke D4 itu harus upgrade bersama industri dengan menerapkan paket lengkap. Tetapi, industri yang dimaksud adalah industri yang memang benar-benar relevan dengan program studi atau prodinya, serta mau berkomitmen untuk menyerap lulusannya,” tutur Wikan.

Sedangkan win untuk para lulusan perguruan tinggi akan menjadi lebih kompeten dan sesuai kebutuhan industri. Sehingga, mereka akan mendapat penghargaan serta karir yang lebik baik karena lulusan D4 sudah setara dengan S1. “Jadi, nanti yang menjadi teknisi atau operator terampil itu lulusan D2. Adapun lulusan D3 yang naik menjadi D4 akan memiliki capaian pembelajaran atau kompetensi sebagai calon supervisor lapangan, manajer lapangan, product designer untuk produk-produk aplikatif, dan bisa juga sebagai enterpreneur,” terang Wikan.

Soft Skill, Karakter, dan Leadership

Wikan menjelaskan, upgrade D3 menjadi D4 bukan dilakukan layaknya “sulap”, melainkan harus membuat kurikulum dan capaian kompetensi yang baru. Karenanya, perguruan tinggi vokasi diwajibkan untuk memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Adapun syarat yang paling utama, yaitu materi penguatan soft skill, karakter, serta leadership.

“Hard skill itu sudah jelas penting dalam pendidikan vokasi, tapi soft skill dan karakter serta leadership itu adalah on top. Ketika kurikulum D3 menjadi sarjana terapan, peningkatan soft skill dan karakternya itu dominan. Maka, akan memungkinkan terlahirnya banyak enterpreneur juga,” jelas Wikan.

Sedangkan persyaratan lainnya, yaitu prodi merupakan program D3 terakreditasi dengan peringkat B atau Baik Sekali, serta terdapat kebutuhan DUDI. Perguran tinggi vokasi juga harus memenuhi persyaratan yang diminta, yaitu menyiapkan kerja sama dengan DUDI, menyiapkan SDM, kurikullum, peraturan akademik, dan lain sebagainya.

Menurut Wikan, hasil survei sementara mengenai pengukuran minat dan kesiapan perguruan tinggi vokasi untuk upgrading D3 menjadi D4, tercatat sudah ada lebih dari 280 prodi D3 yang berminat dan siap. Bahkan, ada beberapa politeknik dan kampus vokasi universitas yang berminat untuk upgrade seratus persen prodi D3 menjadi sarjana terapan.

Di samping itu, Ditjen Diksi juga telah menyiapkan anggaran yang cukup besar di tahun 2021 untuk penguatan prodi yang fokus pada D4. “Akan ada program P3TV yang nanti akan kita fokuskan untuk penguatan D4. Bahkan, kita juga akan merilis program insentif bagi D3 yang melakukan upgrade ke D4,” ujar Wikan.

Adapun untuk program D4 lainnya, yaitu menikahkan D4 di Indonesia dengan kampus vokasi di Jerman, Taiwan, Jepang, atau dikombinasikan dengan S2 terapan fast track. Selain itu, Ditjen Diksi juga akan melakukan roadshow ke industri untuk mengenalkan D4. Dengan berbagai terobosan inilah diharapkan kampus-kampus yang mempertahankan D3 dapat melakukan upgrading ke D4 agar tidak tertinggal.

Sementara itu Benny Bandanadjaya selaku Direktur Perguruan Tinggi Vokasi dan Profesi berharap, dengan adanya bantuan untuk mendukung program D3 menjadi D4, maka akan ada sebuah perubahan yang cukup bagus untuk pendidikan tinggi vokasi di Indonesia. “Kita juga sedang berkolaborasi dengan Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT), yakni seluruh prodi D4 itu akan digabung ke dalam jalur SBMPTN dan SNMPTN. Ini adalah salah satu bentuk sosialisasi sehingga masyarakat dapat memilih, sekaligus menunjukkan kalau memang D4 dengan S1 itu setara. Pendaftaran tersebut sudah dapat dilakukan pada 2021,” terangnya. (Diksi/RA/AP/KR)

Deputy Minister of Foreign Affairs AM. Fachir after received by President Jokowi, at the State Palace, Jakarta, Friday (30/1) morning.

President Joko Widodo (Jokowi) asked all heads of representatives of Indonesia abroad to be able to translate the government’s priority issues, among others, the protection of citizens, territorial integrity, and economic diplomacy.

President Jokowi submit the request to the Deputy Minister of Foreign Affairs, AM Fachir at the State Palace, Jakarta, Friday (30/1), to report on the readiness of the Work Meeting of the Foreign Ministry with all representatives of Indonesia abroad. As planned, President Jokowi will give a briefing and open work meeting that will take place in Jakarta on February 2, 2015.

“The meeting will discuss the main issues, namely sovereignty, economic diplomacy and the protection of citizens, and good government,” Fachir said.

According to AM Fachir, Jokowi President stressed that the officials of government representatives need to improve communication and coordination with relevant parties.

He said Indonesia has 118 representatives consisting of 87 embassies, 2 Permanent Mission to the UN in New York and Geneva, as well as 30 Consulate General, and the Indonesian Consulate and 64 honorary consuls.

According to AM. Fachir, Jokowi President stressed that Indonesian foreign politics remain the free and active. However, the President said, so many friends that Indonesia has, should not be detrimental to the national interest.

Fachir affirmed, that the free and active intended by President Jokowi is friends with all countries, the maximum benefit should be perceived by people. “Not a lot of friends but harm,” Fachir said quoting President Jokowi.

The Deputy Foreign Minister also said that Indonesia should also be understand the current global economic. This meant that the direction of the global economy that followed was not mistaken. “Although in the end the national interests should come first, but we should be know the direction the wind blows,” Fachir said. (WID/Humas Setkab/ES)

Offenbar hast du diese Funktion zu schnell genutzt. Du wurdest vorübergehend von der Nutzung dieser Funktion blockiert.